Respon Terhadap Permasalahan Kessos (Pertemuan 3)

Nama      : Shafa Titania

NIM        : 11210541000022

Matkul    : Pancasila

Prodi       : Kesejahteraan Sosial 1 A

Respon Terhadap Permasalahan Kesejahteraan Sosial

"Menko PMK, Pengentasan Miskin Ekstrem, Tak Cukup dengan Bansos"

Sumber : https://www.kemenkopmk.go.id/menko-pmk-pengentasan-miskin-ekstrem-tak-cukup-dengan-bansos

    Merujuk pada definisi Kemiskinan Ekstrem menurut Bank Dunia, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi dimana masyarakat hidup dengan pendapatan di bawah 1,90 dolar AS (sekitar Rp. 27 ribu) per orang per hari. Di Indonesia sendiri, kemiskinan ekstrem merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan yang harus ditangani lebih lanjut. Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 10,86 juta jiwa atau sekitar empat persen dari jumlah penduduk di Indonesia.

    Ciri utama penduduk miskin ekstrem adalah rentan dan rapuh. Mereka tidak memiliki tabungan yang cukup untuk menghidupi dirinya di masa mendatang dan juga terkadang terlilit hutang yang semakin hari semakin banyak. Terkadang kerja yang mereka lakukan hanya mampu untuk menghidupi dirinya di hari itu saja. Faktor inilah yang membuat mereka terus-terusan berputar di lingkar kemiskinan tersebut.

    Maka dari itu pemerintah berusaha keras untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem ini. Berbagai cara yang dilakukan di antaranya memberikan bansos, membangun wilayah layak huni dengan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Hal ini memiliki dampak berkurangnya wilayah kumuh di Indonesia dan masyarakat setempat bisa pindah ke wilayah layak huni.

    Menurut saya program yang dilakukan pemerintah merupakan program yang bagus untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, dalam pengembangan program Kotaku perlu diketahui dan diberi penjelasan kepada masyarakat setempat. Karena tak jarang, dalam proses ini masyarakat setempat tidak mengizinkan wilayah tempat tinggal mereka digusur secara tiba-tiba tanpa ada perizinan dari mereka sebelumnya. Pemerintah harus lebih menyadari dan memikirkan dampak-dampak yang bisa saja terjadi kepada masyarakat tersebut. Karena menurut saya, proses penggusuran tanpa adanya izin dari masyarakat setempat sama saja sia-sia.

    Masyarakat harus diberi pengertian tentang bagaimana dampak wilayah kumuh tersebut bagi kesehatan mereka, apa dampak buruknya dalam jangka panjang, bagaimana mereka akan tinggal setelah tergusurnya rumah mereka, dan lain-lain. Masyarakat juga harus memahami program pemerintah ini karena dampak yang ditimbulkan nanti juga memiliki sisi positif bagi mereka. Misal, mereka bisa tinggal di wilayah yang lebih baik dan sehat.

   Pemberdayaan masyarakat juga bisa dilakukan untuk membasmi kemiskinan di Indonesia. Dalam program tersebut diharapkan masyarakat bisa membuka usahanya sendiri dan mendapatkan penghasilan yang lebih baik.